Komunitas IT Pringsewu Ikuti Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi Elektronik

0
23 views
Komunitas IT Pringsewu Ikuti Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi Elektronik
Foto Bersama Angota Komunitas IT Pringsewu dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi Elektronik dalam Rangka Menjaga, Memelihara, dan Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Nasional, di Hotel Regency (09-12-2018)

BERANDA PRINGSEWU – Komunitas IT Pringsewu mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Pelatihan Pemanfaatan Informasi Teknologi Elektronik dalam Rangka Menjaga, Memelihara, dan Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan Nasional, yang diselenggarakan oleh Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kabupaten Pringsewu bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia (LK2PI) di Hotel Regency (08/12/2018)

Dalam pelatihan tersebut diisi oleh pemateri yang dihadirkan langsung dari LK2PI bapak Narasumber Muhamad nasir, S.Ikom.,MM komunitas IT Pringsewu mendapatkan undangan untuk mengikuti pelatihan selama sehari.

Sebanyak 13 anggota komIT Pringsewu yang memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan. selain itu juga di ikuti oleh beberapa komunitas lainnya seperti komunitas Kosti, komunitas Bampir, komunitas Berbagi Nasi, komunitas Foto.

Materi Undang – Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam kegiatan pelatihan

Dasar Pembentukan UU ITE

Pertama, “pembangunan nasional sebagai suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;”

Kedua, “globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;”

Ketiga, “perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; “

Keempat, “penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional; ”

Kelima, “pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;”

Keenam, “pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia; ”

Penjelasan UU ITE

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat.

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.

Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara.

Permasalahan Hukum Yang Dihadapi

Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Penerapan Teknis UU ITE

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada UU ITE ini dapat dilakukan, antara lain dengan :

a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau

b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Asas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik

Asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Asas manfaat berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asas hati-hati berarti para pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian bagi dirinya maupun pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Asas itikad baik berarti para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

Asas netral teknologi berarti pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi di masa mendatang

Persyaratan Minimum Sistem Elektronik

Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik & / Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;

Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasia-an, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak ybs dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;

Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggung-jawaban prosedur atau petunjuk

Perbuatan Yang Dilarang

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan sbb :

  • Melanggar kesusilaan.
  • Perjudian.
  • Penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
  • Pemerasan dan atau pengancaman.

Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,dan antar golongan (SARA).

Mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun.
melakukan intersepsi atau penyadapan

Dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik

Melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusi kan, menyediakan, atau memiliki :

Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan yg dilarang UU ITE.

Sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan yang dilarang UU ITE.

Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronikdan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here